Pungutan yang dilakukan oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) terhadap komoditas atau barang-barang yang diimpor dari luar negeri.

Apa saja yang termasuk pajak Impor?

Pajak dalam rangka Impor (PDRI) ada beberapa macam, yakni Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 impor, PPh pasal 22 ekspor, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) impor, serta Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM).

Apakah semua barang dari luar negeri harus terkena pajak impor?

Ya, hampir semua barang yang diimpor dari luar negeri wajib terkena impor berdasarkan ketentuannya masing-masing.

Apa Itu Pajak Impor? Kenali Aturan dan Cara Hitungnya

Bagikan Artikel Ini

Dengan berkembangnya teknologi, jarak bukan lagi menjadi kendala untuk membeli barang dari mana saja, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Selama Anda memiliki gadget, Anda dapat berbelanja online kapan saja, di mana saja. Namun, ingatlah bahwa ada sejumlah pajak impor jika Anda belanja barang dari luar negeri.

Tidak hanya perorangan, semua transaksi online memudahkan para pelaku usaha dalam memenuhi kebutuhannya akan produk dan bahan baku untuk menjalankan usahanya. Jika Anda perlu mengimpor barang untuk bisnis Anda dari luar negeri, Anda juga harus memeriksa ketentuan pajak impor yang perlu dikeluarkan.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai bea masuk dan pajak impor untuk belanja online, serta contoh penghitungannya berdasarkan contoh studi kasus, silahkan lanjutkan membaca ulasannya berikut ini.

Apa Itu Pajak Impor?

Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yakni PP No. 42 yang disahkan tahun 2009, kegiatan impor diberlakukan adanya pajak impor.

Peraturan ini, selain peraturan lain, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, adalah untuk mengatur perubahan peraturan perundang-undangan tentang kepabeanan sebelumnya.

Oleh karena itu, pajak impor sendiri dapat dikatakan sebagai pajak yang dikenakan atas kegiatan impor barang. Pajak ini memiliki jenis tugas yang disebut advalorum, yang tidak memiliki tarif pajak yang ditetapkan.

Pajak ini pada dasarnya dihitung dengan mengalikan tarif dengan harga impor. Hal ini memperkuat pandangan bahwa dasar pengenaan pajak atau prinsip penghitungan DPP berbeda.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bea impor dihitung berdasarkan nilai impor dan bea masuk berdasarkan nilai pabean yang dimiliki. Harga impor yang ditunjukkan terkait dengan harga intercom barang (terms of international trade), CIF (cost, insurance and freight) ditambah bea masuk.

Peraturan Pajak Impor

Baru-baru ini muncul peraturan baru terkait ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.10/2019. Berikut ini penjelasan lebih lengkap dari ketentuan yang berlaku sebelumnya.

1. Ketentuan Awal

Dari potongan awal, dengan pemungutan pajak impor dari 27,5% menjadi 37,5%, pembagiannya meliputi:

Bea masuk 7,5%.
PPN 10%.
Pajak penghasilan (PPh) adalah 10% untuk wajib pajak dengan NPWP dan 20% untuk wajib pajak tanpa NPWP.

2. PMK Terbaru

Saat ini PMK versi terbaru memiliki penyesuaian tarif sebesar 17,5% yang meliputi golongan tarif sebagai berikut:

Bea masuk ditetapkan sekitar 7,5%.
PPN tetap sebesar 10%.
Pajak penghasilan (PPh) telah dihapuskan.

3. Pengecualian Tarif Tunggal

Namun, ada satu pembebasan bea cukai yang berlaku untuk objek kena pajak impor tertentu dengan tarif sebagai berikut:

Produk tekstil dan tas dikenakan tarif bea masuk 15% sampai 20%, PPN 10% dan PPh 7,5% sampai 10%.
Di sisi lain, untuk sepatu, tarif bea masuk yang ditangguhkan adalah 25% sampai 30%, yang sama dengan PPN dan Pph.

4. Tarif Atas Kelompok Barang Impor

Berdasarkan Pasal 22 PPH impor, ada enam jenis tarif berdasarkan kelompok barang impor yang berbeda. Berikut beberapa di antaranya:

Semua barang yang tercantum dalam Lampiran I No. PMK 34/PMK.10/2017 dikenakan bea masuk 10% dengan atau tanpa API (Nomor Pengenal Impor).
Tarif kedua adalah untuk jenis kelompok komoditas tertentu dalam Lampiran II PMK yang sama, dengan atau tanpa API, dengan tarif sebesar 7,5% dari nilai impor.
Tarif berikut berlaku untuk kelompok komoditas yang termasuk dalam Lampiran III, seperti kedelai, gandum dan tepung, dengan tarif 0,5%.
Sedangkan barang yang tidak termasuk dalam fasilitas dikenakan 2,5% dari nilai impor jika mengandung API.
Beberapa barang tidak terdaftar di fasilitas dan tidak dilampirkan API, dan barang-barang ini dikenakan bea masuk 7,5% dari nilai impor.
Terakhir, barang yang tidak diatur dikenakan pajak sebesar 7,5% dari harga jual (lelang).

Komoditas yang tidak dikuasai adalah jenis komoditas yang tidak dimiliki karena kurangnya kapasitas produksi atau keadaan lain dimana komoditas tersebut tidak memiliki pemilik.

Atau pemilik sebelumnya tidak dapat melengkapi dokumen resmi yang diperlukan dan kepemilikannya dicabut. Barang ini akan dilelang untuk menentukan jumlah pajak yang harus dipotong oleh pemilik baru barang jenis ini.

Tarif Normal Pajak Impor

Pajak impor atas barang konsinyasi dikenakan tarif tunggal, tetapi pemerintah memberikan perhatian khusus pada proposal pengrajin dan produsen barang umum dan asing.

Misalnya, di Indonesia, tas, sepatu, pakaian, dan beberapa pengrajin menutup usahanya karena masuknya produk serupa dari luar negeri. Mengingat dampak dari lonjakan produk tersebut, pemerintah telah menetapkan tarif bea masuk normal untuk tas, sepatu, dan pakaian jadi sebagai berikut:

Tas Khusus 15% - 20%
Sepatu khusus 15% - 25%
Produk tekstil dengan PPN 11%.
Mirip dengan Pasal 22, PPh atas impor dari 7,5% menjadi 10%.

UMKM (Usaha Kecil Mikro Dan Menengah) merupakan mayoritas tarif bea cukai, yang mencari perpajakan yang adil atau kesempatan yang sama antara impor dengan barang konsinyasi dan impor oleh distributor untuk produk kena pajak dalam negeri. barang dagangan umum.

Dalam menyusun perubahan regulasi tersebut, pemerintah akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk membantu menciptakan regulasi yang komprehensif dan menjaga keadilan dalam berbisnis.

PMK 199/2019 diharapkan menggunakan aturan pembebasan bea masuk (nilai minimum) untuk barang kiriman untuk keperluan pribadi dan mendorong masyarakat lebih banyak menggunakan produk dalam negeri.

Cara Menghitung Pajak Impor

Berikut kami juga jelaskan bagaimana cara menghitung pajak impor berdasarkan sebuah contoh studi kasus pada pembelian barang dari luar negeri.

Contoh Studi Kasus

Andira membeli sepatu bermerek dari luar negeri seharga Rp 255.000. Pajak impor yang berlaku adalah 7,5%. PPN yang harus ditanggung 10%, tapi PPH 0%. Berikut cara menghitungnya:

Harga Komoditas: Rp 255.000
Pajak impor:
7,5% x harga produk
7,5% x Rp 225.000 = Rp 19.125, dibulatkan menjadi Rp 20.000

Nama Produk:
10% x (harga produk + bea masuk)
10% x (Rp 225.000 + Rp 20.000)
10% x Rp275.000 = Rp 27.500, dibulatkan menjadi Rp 28.000

PPh:
Rp0

Jumlah nilai barang setelah dikenai bea masuk dan pajak atas impor barang tersebut adalah:
Rp. 303.000

Sudah Paham Cara Menghitung Pajak Impor?

Demikian penjelasan lengkap tentang pentingnya pajak impor bagi perusahaan importir mulai dari pengertian, ketentuan, tarif normal hingga cara menghitungnya berdasarkan studi kasus. Semoga penjelasan di atas bermanfaat.